Jose Rizal, Ketua Umum ASPRINDO: Pekerja Informal/UMKM Harus Dilindungi Jaminan Sosial

ASPRINDO Jakarta – Masyarakat yang bekerja di sektor informal meningkat secara signifikan selama masa pandemi Covid-19, dari semula sekitar 54 juta pekerja menjadi lebih dari 70 juta pekerja, akibat perpindahan kuadran pekerja formal ke sektor informal. Serapan tenaga kerja di sektor UMKM mencapai 100 juta orang. Hal ini menempatkan UMKM sebagai usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Meski UMKM memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, namun hingga saat ini pekerja informal umumnya belum terlindungi jaminan sosial dalam bentuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua. “

Selama ini kita lebih menitikberatkan kepesertaan JHT dan Jaminan Pensiun pada pekerja formal, sementara pekerja informal terabaikan,” demikian antara lain disampaikan Odang Muchtar, Koordinator BPJS Review, pada wawancara khusus Insurance TV, 5 Oktober kemarin. Dengan jumlah pekerja informal sebesar itu, Odang berharap pemerintah melakukan redifining tentang jaminan hari tua dan jaminan pensiun agar pekerja informal mendapatkan hak yang sama dengan pekerja formal.

Di tempat terpisah, Ketua Asprindo (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia), Jose Rizal, mengamini harapan BPJS Review.

Kepada pers, Rizal menyatakan bahwa di depan konstitusi, semua warga negara memiliki hak yang sama dan setara. “ Jika kita mengacu kepada UUD 1945 pasal 28 h, seluruh pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial tanpa membedakan pekerja formal atau informal,” katanya. “ Jaminan sosial adalah hak warga negara, karena itu negara berkewajiban memenuhinya. Kita tentu juga ingin saat memasuki masa tua, para pekerja informal tetap mandiri, dan tidak menjadi beban. Apalagi tahun 2030 hingga 2050 nanti, usia tua pada populasi penduduk Indonesia lebih banyak dibandingkan usia produktif.”

Menjawab kemungkinan tidak mampunya pekerja informal membayar iuran JHT dan JP, Jose menyebut bahwa konstitusi dan regulasi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah mengatur itu. “ Sebagaimana di Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat yang tidak mampu menjadi tanggungan pemerintah.

Pemerintah memberikan bantuan iuran pada kelompok masyarakat yang secara sosial ekonomi tidak sanggup membayar iuran JKN. Namanya PBI, Penerima Bantuan Iuran. Mestinya ini bisa diberlakukan sama terhadap JHT dan JP. “ Mungkin bisa sharing dalam hal pembayaran iuran, berapa persen bantuan pemerintah, dan berapa persen ditanggung pekerja yang menerima upah,” ujar Jose.

Jose optimis, pekerja informal menyambut baik, karena iuran ini berbeda dengan iuran BPJS kesehatan. Iuran JHT dan JP adalah tabungan hari tua. Iuran itu tidak hilang, tapi ditabung dan diterimakan kembali kepada pekerja saat mereka memasuki usia yang tidak produktif lagi.

“Persoalannya selama ini, BPJS memang tidak menjangkau mereka. Belum ada mekanisme yang memadai yang bisa menjamin pekerja informal memiliki akses atas layanan BPJS ketenagakerjaan. Saya kira, ini PR bagi manajemen BPJS berikutnya,” ujar Jose.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini presiden telah membentuk panitia seleksi untuk memilih Dewan Pengawas dan Direksi BPJS untuk periode 2021-2026.

Baik Odang Muchtar maupun Jose Rizal sama-sama berharap agar manajemen BPJS mendatang bisa menciptakan sistem yang handal yang dapat memudahkan pekerja informal/UMKM mengakses layanan JHT dan Jaminan Pensiun. “ Intinya, jangan dianaktirikanlah!” harap Jose. “ Jamsos adalah amanah konstitusi. ” Pekerja informal di bawah UMKM juga memiliki hak untuk terjamin secara ekonomi dan sosial.

Tags:

KOMENTAR

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>